KILASRIAU.com - Bupati Inhil yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kab. Inhil H. Tantawi Jauhari menghadiri acara Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan dan Pencegahan  Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)  Pekerja Migran Indonesia Di Lintas Perbatasan Lautd, Senin (04/12/2023).

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi bersama lintas sektor. Tujuannya untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sejumlah pintu masuk dan keluar Riau.

Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru ini dihadiri oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten l Bidang Pemerintahan Dan Kesra, Anggota DPD-RI, Unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota se provinsi Riau, Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau, Instansi Fertikal dan pimpinan OPD terkait serta undangan lainnya. 

Saat membuka Rakor Plt. Deputi PP KWS Ertim Brigjen Dayan Victor Imanuel Blegur mengungkapkan, salah satu permasalahan krusial dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah masih maraknya penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Sindikat TPPO, kata Victor Imanuel merupakan tindak kejahatan luar biasa, bahkan lintas negara. Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir, sistematik dan menggunakan modus terselubung, dan sekarang ini memanfaatkan teknologi internet (scamming online).

“Karenanya, dibutuhkan upaya-upaya yang luar biasa, koordinasi dan kolaborasi penanganan yang serius dan berkelanjutan dengan menguatkan kerja sama antar Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, Pemerintah Pusat/Daerah, Tokoh Keagamaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan dan NGO,” ungkap ungkap Plt. Deputi PP KWS Ertim Brigjen Dayan Victor Imanuel Blegur.

Dalam sambutannya Gubernur Riau yang dibacakan oleh Asisten l Bidang Pemerintahan Dan Kesra mengatakan bahwa rapat koordinasi yang kita laksanakan hari ini sangat penting dan vital terutama provinsi Riau sebagai garda terdepan termasuk daerah kabupaten / kota yang berada dikawasan - kawasan perbatasan negara kita.